REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina akan tetap tegas dalam mengatur demografinya, meski telah mengumumkan kebijakan satu keluarga dua anak tahun lalu, Senin (11/1). Cina berkeras pada pembatasan keluarga berencana hingga 30 tahun ke depan.

Seorang pejabat senior Cina menolak kekhawatiran bahwa pembatasan jumlah anak akan berpengaruh pada jumlah tenaga kerja. Termasuk kekhawatiran bahwa itu akan mempengaruhi jumlah pekerja yang dibutuhkan di tengah populasi yang menua.

Tahun lalu, Partai Komunis berkuasa mengumumkan kebijakan pasangan boleh memiliki dua anak. Para kritikus menilai kebijakan itu datang terlambat untuk mencegah ketidakseimbangan populasi yang berbahaya.

Pasalnya, imbas kebijakan sebelumnya, banyak pasangan sudah tidak tertarik untuk memiliki lebih banyak anak. Penduduk Cina diperkirakan mencapai puncak populasi sebanyak 1,45 miliar orang pada tahun 2050. Saat itu, satu dari tiga orang diperkirakan berusia lebih dari 60 tahun.

Proporsi orang dewasa yang bekerja pun tidak seimbang. Wakil Menteri Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana Nasional (NHFPC), Wang Peian mengatakan otoritas akan tetap mematuhi pembatasan keluarga berencana untuk jangka panjang.

"Kepatuhan jangka panjang ini sedikitnya 20 tahun, 30 tahun," kata Wang. Setelah periode itu, bersama dengan perubahan demografi dan situasi pembangunan sosial, ekonomi penduduk, tambahnya, baru Cina akan mengadopsi kebijakan populasi yang berbeda.