REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK menjadwalkan pemeriksaan anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait usulan penganggaran proyek pembangunan infrastruktur Energi Terbarukan di Deiyai.
"Bambang Haryadi diperiksa untuk tersangka DYL (Dewie Yasin Limpo)," kata pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, Selasa (12/1).
Selain Bambang yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman. Dalam perkara ini, Dewie diduga menerima 177.700 dolar Singapura (sekitar Rp 1,7 miliar) dari Kepala Dinas ESDM kabupaten Deiyai, Papua, Irenius Adii dan pemilik PT Abdi Bumi Cendrawasih Setiady Jusuf agar Dewie mengupayakan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan pembangkit listrik di Deiyai.
Selain dalam surat dakwaan Irenius dan Setiady, Dewie meminta dana pengawalan sebesar 10 persen dari anggaran yang diusulkan untuk pengurusan anggaran pembangkit listrik Kabupaten Deiyai. Dewie pun sempat akan membicarakan dengan anggota badan anggaran Komisi VII DPR, sekaligus menyampaikan mekanisme penganggaran melalui dana aspirasi sebesar Rp 50 miliar, sehingga dana pengawalan yang harus disiapkan adalah Rp 2 miliar.
Namun Setiady hanya bersedia memberikan dana pengawalan sebesar tujuh persen dari anggaran yang diusulkan dengan syarat bila Setiady gagal menjadi pelaksana proyek maka uang harus dikembalikan. Atas kesepakatan itu Dewie meminta Setiady menyerahkan setengah dari dana pengawalan sebelum pengesahan ABPN 2016 melalui Rinelda.
Uang pun diserahkan pada 20 Oktober 2015 di Kelapa Gading, Jakarta Utara melalui asisten Dewie, Rinelda Bandaso dari Setiady yang disaksikan Irenius. Namun setelah penyerahan uang, KPK menangkap ketiganya. Proyek yang dimaksud adalah proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTHMH) yang bernilai sekitar Rp250 miliar rupiah agar masuk di APBN 2016.
Proyek itu merupakan bagian dari proyek unggulan pemerintah untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang diluncurkan pada 4 Mei lalu. Dewie, Rinelda dan satu staf Dewie lain bernama Bambang Wahyuhadi disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
Sedangkan Irenius dan Setiady didakwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun ditambah denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika