REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) diminta ikut bergerak cepat merespons anomali perubahan iklim di 2016. Pemerintah pusat bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus memonitor perubahan iklim yang dikoordinasikan dengan daerah setiap hari.
"Pekan ini akan ada pengarahan oleh Presiden dan Wapres kepada Pemda, kita semua harus siaga," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar pada Selasa (12/1). Koordinasi tersebut ditegaskan dengan mengirim perwakilan eselon I dan II KLHK untuk menjadi penanggung jawab antisipasi perubahan iklim di semua daerah.
Pemantauan titik api penyulut kebakaran hutan di 2016 telah dimulai sejak 25 Desember 2015. Titik api muncul perdana pada 2-3 Januari 2016 di Riau. Pemantauan lokasi titik api hingga ke desa dan kecamatan. Pemerintah bersama Pemda kemudian menindaklanjutinya dengan memadamkan api agar tak menyulut kebakaran besar.
Pemda dinilai harus siaga agar sampai kejadian kebakaran 2015 terulang. Ditanya soal sanksi bagi Pemda yang lalai, Siti menegaskan ia tidak bekerja sendirian. "Bisa saja kita lakukan pemangkasan Dana Alokasi Khusus, tapi yang terpenting saat ini, koordinasi intens saja, kita sedang bekerja semua," katanya.
Pemda juga nantinya akan berperan penting dalam pelaksanaan tanam pangan oleh petani setelah mengadaptasi anomali perubahan iklim 2016. Sebelumnya, Siti menyebut anomali perubahan iklim di 2016 membuat kalender tanam berantakan.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menekankan agar informasi soal kondisi iklim kepada petani tidak terlambat di 2016. Laporan dari BMKG harus cepat, tepat, akurat dan apa adanya. Contohnya informasi soal El Nino dan La Nina. Ia meminta agar petani tidak terlambat mengetahui kondisi terkini terkait fenomena alam tersebut sehingga gagal mengantisipasi pertanaman pangan di 2016.
"Untuk memulai tanam, kita tidak lepas dari ramalan BMKG, seperti di 2015 kemarin, pemerintah terlambat dalam memberikan informasi," kata dia. Ia menerangkan, tanam padi saat ini tidak lagi Oktober-Maret, tapi dimulai Desember. Pada 2015, informasi yang diperoleh El Nino moderat. Tapi pada kenyataannya, tingkatan El Nino kuat.
Ia tidak paham alasan di balik ketidakakuratan informasi soal iklim tersebut kepada publik termasuk petani di 2015. Namun ia menginginkan di 2016, BMKG memberikan informasi apa adanya. Dengan begitu, petani akan berjaga-jaga menetapkan waktu eksekusi tanam berikut jenis tanamannya di sepanjang 2016.
Informasi akurat soal iklim dinilai sangat penting, terlebih saat ini Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2016. Di sisi lain, kondisi usaha tani belum efisien. "Kalau dihadapkan langsung dengan produk dari negara ASEAN lainnya, kita akui akan kerepotan, karena efisiensinya kurang," tutur Winarno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika