REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencananya, Kejaksaan Agung (Kejagung) akan meminta keterangan bekas ketua DPR RI Setya Novanto, hari ini (13/1). Hal itu terkait kasus dugaan pemufakatan jahat dalam upaya perpanjangan operasional PT Freeport Indonesia (PTFI).

Mengomentari pengusutan tersebut, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) asal Fraksi Golkar, Ridwan Bae berharap Kejagung profesional. Dia menegaskan, ranah pidana harus berbeda dengan ranah peradilan etika di MKD yang sarat kepentingan politik.

"Kita hanya berharap penegakan hukum dilakukan dengan sebenar-benarnya, bukan politisasi," ujar Ridwan Bae di gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

Kasus tersebut sempat mencuat di MKD setelah Setya Novanto dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said. Ridwan menegaskan, pengusutan kasus tersebut di MKD sudah diberhentikan begitu Setya Novanto menyatakan mundur dari kursi ketua DPR RI.

Ridwan juga menekankan, serangkaian sidang MKD atas kasus "Papa Minta Saham" itu tak berujung pada putusan. "Kan tuntutan hanya (Setya Novanto) mundur. Belum ada keputusan pelanggaran di situ. Tapi bahwa menurut kami baru ada dugaan. Baru mau ditindaklanjuti itu dugaan, sudah mundur dia. Ya sudah," jelas dia.

Bila nanti disangkakan bersalah di ranah hukum pidana, Setya otomatis terbukti melanggar etika. Namun, menurut Ridwan, hal itu tak lantas mengharuskan ketua Fraksi Golkar itu hengkang dari keanggotaan di DPR. Sebabnya masih harus menunggu putusan tetap dari pengadilan.

"Bahwa Anda ada pelanggaran hukum secara otomatis melanggar etika. Tapi kebanyakan orang kalau sudah tersangka itu ada kebijakan-kebijakan partai atau punya sikap pribadi. Tapi secara hukum kalau tersangka kan masih praduga tak bersalah," tegasnya.