REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Kepolisian Malaysia akan mulai menginvestigasi media sosial seiring banyaknya pengguna media sosial yang menggunakan platform dunia maya ini untuk menyebarkan komentar sensitif suatu isu.

Kepala Kepolisian Malaysia Khalid Abu Bakar mengatakan polisi tak punya piihan lain selain mengawasi media sosial. Begitu pula aplikasi selular, Whatsapp, yang dinilai bisa dimanfaatkan sebagai alat spionase atas privasi warga. Bakar juga mengonfirmasi Kepolisian Malaysia akan mengawasi orang-orang tertentu yang dianggap mengancam ketertiban nasional.

Sejumlah kasus yang dianggap melanggar aturan komunikasi dan multimedia sempat muncul. Kritik terhadap pemerintah dan pembicaraan terkait isu korupsi dihitung sebagai ancaman keamanan nasional oleh Mahkamah Agung Malaysia karena dapat meresahkan publik.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad memberi jaminan pada publik internet di sana tidak akan diblok. Sementara tahun lalu, Pemerintah Malaysia memblokir laman The Edge selama tiga bulan pasca laman itu menurunkan laporan skandar korupsi 1MDB. Laporan itu disebut bisa mengganggu keamanan nasional.

Pemerintah Malaysia juga memanfaatkan produk perusahaan TI asal Milan, Italia. Hacking Team untuk melancarkan programnya. ''Produk TI yang dilepas ke internet ini bisa meretas target yang dituju dengan vektor paling canggih dan memiliki sistem kendali jarak jauh,'' demikian materi promosi Hacking Team, seperti dikutip Asian Correspondent, Jumat (15/1).

Dengan begitu, Malaysia kini jadi yang paling mengekang media di antara negara-negara kawasan ASEAN. Berdasarkan juru bicara gerakan Aliran, Mustafa Anuar, ini pertanda pemerintah Malaysia saat ini tengah gugup dan merasa tak aman. Sebagai ekspresinya, lahirlah rezim yang intoleran terhadap kritik.

Di akhir 1990an, kehadiran media sosial memberi angin segar bagi kebebasan berpendapat di Malaysia. Media sosial juga yang membuat oposisi bisa terus meningkatkan jumlah pemilih mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika