REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Pemerintah pusat memutuskan, mengambil alih biaya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka. Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyambut keputusan ini. Pemprov Jabar akan fokus pada BUMD Pemprov Jabar yakni PT BIJB yang akan membangun kawasan Aeropolis.

Menurut Heryawan yang akrab disapa Aher, pihaknya pun sangat mengapresiasi sikap Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke lokasi BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka, Kamis lalu (14/1). Dalam kesempatan itu, pemerintah pusat menyatakan mengambil alih pekerjaan sisi udara (runway) yang tinggal 20 persen dengan total kebutuhan Rp 1 triliun. Sementara sisi darat, saat ini baru mulai dikerjakan. Biaya yang dibutuhkan, mencapai Rp 2,1 triliun yang seluruhnya bersumber dari APBN.  

"Ini membuat proses keseluruhan pembangunan ke depan fokus dan simultan," ujar Aher kepada wartawan akhir pekan lalu.

Menurut Aher, pekerjaan besar sisi udara dan darat ditangani pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Perhubungan. Sedangkan PT BIJB dengan kapasitasnya akan membangun area bisnis Aeropolis.

Aher mengatakan, sejak dirintis pertama kali pada 2003 dana APBD Pemprov Jabar untuk BIJB yang sudah dikucurkan mencapai Rp 1,3 triliun. Dari angka itu, Rp 800 miliar untuk pembebasan lahan yang kini sudah mencapai 1.000 hektare dari kebutuhan 1.800 hektare. Sisanya, untuk penyertaan modal PT BIJB.

Pemprov Jabar pun, kata dia, siap mengganggarkan Rp 800 miliar dalam pembebasan sisa lahan pada tahun-tahun ke depan. Aher meminta, pemerintah pusat tetap menggunakan desain yang sudah dibuat yang memadukan teknologi tinggi dan budaya Jawa Barat.

Aher juga meminta, pusat selalu memprioritaskan Majalengka dan Jawa Barat agar tetap yang pertama menikmati dampak positif ekonomi bandara. Sekaligus, meminta PT BIJB tetap dilibatkan dalam operasional bandara saat pembangunan sudah selesai.