REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menargetkan perampungan ruas jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 1.770 km terlaksana pada 2018. Saat ini jalan yang belum terbuka tersisa sekitar 448 kilometer.
"Meski tembus, nanti kondisi jalan masih berupa jalan tanah, kerikil dan sedikit yang beraspal, namun sudah bisa dilalui kendaraan," kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Kemenpupera Bastian Sihombing di sela-sela kunjungan kerja Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan Menpupera Basuki Hadimuljono di Pos Batas Lintas Negara (PBLN) Entikong Kalimantan Barat, sebagaimana dikutip dalam rilis pekan ini.
Pembukaan jalan, lanjut dia, bekerjasama dengan Zeni TNI Angkatan Darat dengan waktu tersisa dua tahun lagi. Alokasi dana pembangunan jalan tersebut pada 2016 yakni sekitar Rp 300 miiar. Akses jalan yang terbuka tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar khususnya di daerah perbatasan.
Sejauh ini progres pembangunan akses jalan di daerah Kalimantan Barat baru berjalan 15 persen. Penyebabnya, proses percepatan baru berjalan efektif pada Agustus 2015. Ke depan, akses jalan dari PLBN dalam jangka pendek akan dibuka dengan lebar 25 meter. Sementara untuk jangka panjang akan ditingkatkan menjadi 50 meter. Oleh sebab itu sisi kanan dan kiri jalan dari sekarang mulai dilakukan antisipasi untuk pengembangan ke depan.
Jalan perbatasan di ruas Entikong hingga Balai Karangan akan dibangun empat lajur. Lajur-lajur tersebut nantinya akan menjadi urat nadi perekonomian di Provinsi Kalbar, terlebih menyambut MEA.
"Saat ini sejak dibangunnya PLBN, geliat perekonomian mulai terasa ditandai dengan melonjaknya harga tanah di sekitar wilayah ini," ucap Bastian.
Selanjutnya, pembebasan lahan akan berjalan pararel sambil membangun yang sudah bebas. Disisi lain masyarakat perlahan-lahan bersedia untuk direlokasi ke tempat yang baru. Total lahan yang sudah bebas yakni 1.770 kilometer. Ia terdiri dari 726 kilometer di Kalimantan Barat, 223 kilometer di Kalimantan Timur dan 820 kilometer di Kalimantan Utara.
"Sisanya ada 448 kilometer akan segera dilanjutkan pembebasannya," ujarnya.