Senin 18 Jan 2016 19:44 WIB

Soal Kebakaran Hutan, Jokowi Ancam Copot Pejabat Daerah

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Ilham
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada peserta Rakornas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/1).
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada peserta Rakornas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi nasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan 2016. Dalam sambutannya, Presiden menjanjikan promosi naik pangkat bagi perangkat daerah yang berhasil mencegah kebakaran hutan dan lahan.

"Kalau yang terbakar semakin banyak, semakin gede, copot. Kalau yang tidak ada api, tentu promosi," kata Jokowi, Senin (18/1). (Baca juga: PLN Sumut Menderita Kerugian Akibat Kebakaran Material Pabrik).

Rapat koordinasi nasional tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja, para kepala daerah, panglima Kodam, komandan Korem, Kapolda dan Kapolres dari daerah-daerah yang rawan kebakaran.

Presiden mengatakan, tak ada lagi alasan kebakaran hutan terjadi. Sebab, semua upaya pencegahan sudah dilakukan. Penyebab kebakaran juga sudah diketahui.

Menurut Jokowi, yang perlu dilakukan adalah deteksi dini sehingga jika ada satu titik api yang muncul dapat langung dipadamkan. "Kita tidak mau seperti tahun kemarin. Deteksi, pencegahan, kuncinya di situ. Jangan biarkan api bergerak," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyebut upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 telah menghabiskan anggaran Rp 716 miliar. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp 500 miliar habis untuk kegiatan waterbombing, atau pemadaman kebakaran dengan menjatuhkan air dari udara.

Menurut Luhut, jika ada peringatan dini pencegahan kebakaran, nilai yang dihabiskan untuk menanggulangi bencana tersebut akan jauh berkurang.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement