REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai aliran dana untuk kegiatan para teroris sulit dicegah. Sebab, kata JK, Indonesia merupakan negara yang terbuka terhadap transaksi keuangan.

"Pencegahannya ya sulitnya karena kita negara terbuka. Tergantung penerima uang, kan bebas, bisa semua tergantung tujuannya," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/1).

JK mengatakan, PPATK yang bertugas untuk memantau dan menelusuri aliran dana ataupun transaksi keuangan yang mencurigakan. Menurut dia, jika transaksi keuangan tersebut ditujukan untuk kegiatan para teroris, maka akan dilaporkan ke kepolisian.

"Kalau dana itu masuk ke orang yang menjadi bagian daripada teroris pasti dilaporkan ke kepolisian dan diambil tindakan," ujar JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika