REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik internal Partai Golongan Karya (Golkar) harus diselesaikan dengan baik oleh tim transisi. Agar proses rekonsiliasi total bisa berjalan dengan baik, tim transisi harus dapat membuat dua kubu yang ada sepakat musyawarah nasional (munas) digelar.

Pengamat politik dari pusat riset demokrasi dan kepemimpinan Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda mengatakan tim transisi harus bisa mendapatkan respon dari dua DPD Golkar.

Seperti diketahui, DPD partai berlambang pohon beringin itu terbagi dua, yaitu berdasarkan hasil putusan munas Bali, yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan munas Ancol dari kubu Agung Laksono.

"Saya yakin tim transisi yang menggandeng tokoh-tokoh senior partai bisa mendapatkan dukungan dari dua DPD Golkar hasil munas Bali dan Ancol. Syaratnya, mereka harus melakukan komunikasi secara efektif dan pendekatan persuasif agar masing-masing DPD memberi suara yang otonom," ujar Hanta kepada Republika.co.id, Rabu (20/1).

Menurut Hanta, suara yang otonom dari masing-masing DPD adalah suara yang jujur dan belum dipengaruhi oleh kepentingan politik apapun. Ia menuturkan tak jarang, mereka memiliki aspirasi yang  belum terwujud, padahal hal tersebut sangat berguna untuk mencari titik terang dalam berbagai persoalan, termasuk dalam masalah internal partai seperti ini,

Dengan dukungan dari dua DPD Golkar tersebut, jalan rekonsiliasi total Golkar melalui munas terbuka secara lebar. Pada 15 Januari lalu, Mahkamah Partai Golkar (MPG) membentuk tim transisi yang diisi oleh sejumlah tokoh senior Golkar yaitu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sebagai ketua dan BJ Habibie selaku pelindung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika