REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana Kepresidenan menyebutkan akan melindungi semua warga negaranya yang diserang, termasuk eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Perlindungan itu sebagai bentuk kewajiban pemerintah terhadap keamanan warganya.

(Baca: Pemukiman Gafatar Dibakar massa)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/1), menegaskan pemerintah tentunya harus hadir pada semua warga negara Indonesia di manapun berada.

"Untuk itu, Presiden telah meminta Menkopolhukam dan Mendagri, Kepolisian dan Panglima TNI untuk menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Ia mengatakan sekarang semua eks-Gafatar yang diserang warga telah seluruhnya direlokasi. Pemerintah, kata dia, akan mengambil tindakan dengan terlebih dahulu mempelajari kasus yang terjadi.

"Tetapi terhadap warga sendiri atau siapapun yang kemarin diserang, pemerintah bertanggung jawab dan wajib untuk memberikan perlindungan," katanya.

(Baca Juga: TNI AL Kerahkan Kapal Evakuasi Eks Gafatar).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah Pengungsi Gafatar yang ditampung di Kamp Bekangdam XII/Tpr yakni sebanyak 1.119 orang di wilayah Kabupaten Mempawah, Kamp Kuburaya sebanyak 410 orang.

"Total pengungsi 1.529 orang belum termasuk yang dari Kabupaten Singkawang, Ketapang, Kayong, dan daerah lain," katanya.

Sebelumnya, sekumpulan warga membakar puluhan barak kelompok eks-anggota Gafatar di Desa Motong, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa 19 Januari 2016. Warga merasa kesal karena ratusan kepala keluarga termasuk anak-anak eks-Gafatar tidak juga angkat kaki dari desa itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika