REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sosial Budaya Baintelkam Mabes Polri, Brigjen Bambang Sucahyo mengatakan, Polri dapat kembali memidanakan Ahmad Musadeq. Alasannya, Musadeq berada dibalik beredarnya Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Menurut Bambang, Polri masih menunggu fatwa dari Majlis Ulama Indonesia (MUI) terkait Gafatar. Dari fatwa tersebut, Polri akan melakukan penilaian.

"Nantinya bila sudah diketahui ada pidana, maka kami akan proses," kata Bambang di Kejaksaan Agung (Kejakgung), Kamis (21/1). (Cegah Gafatar dengan Efektifkan Pembinaan).

Musadeq dapat dijerat dengan pidana penodaan agama. Bambang pun mengaku sudah mengetahui keberadaan Musadeq dan terus melakukan pemantauan.

Polri dapat memproses hukum Musadeq tanpa harus menunggu laporan. Bambang menuturkan, laporan warga yang hilang dan fatwa MUI apabila dinyatakan sesat dapat dijadikan bahan untuk membawa Musadeq ke depan hukum.

"Bisa jadi juga kami cekal agar tidak melarikan diri ke luar negeri," kata Bambang.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI, Utang Ranuwijaya menjelaskan, MUI telah melakukan pengkajian terhadap Gafatar sejak empat bulan lalu. Dalam bulan ini kemungkinan hasil kajian dapat diserahkan ke pimpinan untuk segera dikeluarkan fatwa.

Utang mengungkapkan, Gafatar merupakan metamorfisis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Mereka juga menganggap Musadeq sebagai nabi. "Jelas indikatornya dia adalah kelanjutan Al-Qiyadah," kata Untung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika