Kamis 21 Jan 2016 21:41 WIB

PPP Jatim Nilai Partainya Dikriminalisasi Oknum Pejabat Negara

Rep: dyah ratna meta novia/ Red: Teguh Firmansyah
(dari tengah kiri) Politisi senior PPP Bachtiar Hamzah bersama Plt Ketua Mahkamah Partai PPP Mukhtar Aziz menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Menkumham di Jakarta, Selasa (19/1).
Foto: Republika/ Wihdan
(dari tengah kiri) Politisi senior PPP Bachtiar Hamzah bersama Plt Ketua Mahkamah Partai PPP Mukhtar Aziz menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Menkumham di Jakarta, Selasa (19/1).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- DPW PPP Jatim dan DPC Surabaya menggelar aksi konsolidasi untuk menjaring kepedulian Masyarakat terhadap PPP. Simpatisan umat Islam Jawa Timur memberikan dukungan berupa tanda tangan dan pernyataan tertulis pada sebuah kain panjang.

"Kami atas nama umat Islam Jawa Timur mendesak agar oknum pejabat negara tidak mengkriminalisasi pergerakan partai-partai Islam, terutama PPP, yang terkesan sengaja dipecah belah," kata Sekwil DPW PPP Jatim, HM Machfud Busiri dalam siaran pers yang diterima Kamis, (20/1).

PPP, ujar dia, membutuhkan dukungan masyarakat luas di Jawa Timur. Ini akan dibuat serentak se-Indonesia agar diketahui oleh oknum pejabat negara yang telah melakukan penzaliman secara sistematis.

Sebagai partai Islam, kata Machfud, PPP adalah tempat bernaungnya umat Islam untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Kegiatan ini bertujuan agar pemerintahan yang dipimpin Bapak Presiden Jokowi agar lebih bijaksana dan mempercepat serta menyepakati SK Menkumham yang telah diputuskan putusan MA.

Baca jua, Kubu Romi: Islah Butuh Sikap Kelenturan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement