REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama mengapresiasi kajian Bank Indonesia (BI) tentang Faktor Kunci Sukses (KSF) Pesantren dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Kami berharap hasil kajian tersebut bisa diimplementasikan dalam kegiatan bersama Kementerian Agama dan Bank Indonesia," kata Kepala Seksi pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Dr Suwendi di Jakarta, Kamis (21/1).
Suwendi mengemukakan keterangan tersebut dalam rapat bersama Kemenag-BI yang secara khusus membahas hasil kajian BI mengenai KSF Pesantren di Provinsi Kalsel, Bengkulu, Sulsel, Jatim, Jabar dan DKI.
Dari pihak BI, pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Deputy Direktur Kebijakan Makroprudensial, Dadang Muljawan beserta staf.
Suwendi berharap kegiatan yang tersedia di Kemenag bisa disinergikan dengan rekomendasi hasil kajian BI tersebut sebagai salah satu bentuk implementasi dari nota kesepahaman (MoU) antara Kemenag dan BI.
Kemenag dan BI telah menandatangani MoU untuk pengembangan kemandirian ekonomi lembaga pondok pesantren. Penandatanganan dilakukan Gubernur BI Agus Martowardojo dan Menag Lukman Hakim Saifuddin di Surabaya, November 2014.
Sementara itu, Deputy Direktur Kebijakan Makroprudensial BI mengemukakan, temuan BI pada pesantren di enam lokasi menunjukkan, pesantren memiliki nilai yang sangat baik, sehingga pesantren bisa mudah beradaptasi, bahkan bisa leading di era globalisasi ini.
Hasil kajian BI juga merekomendasikan perlunya membangun repository knowledge di beberapa pesantren. Repository knowledge merupakan pendokumentasian berbagai portofolio pondok pesantren secara dinamis dengan menggunakan koneksi internet.
Dengan adanya Repository knowledge, masing-masing pondok pesantren bisa saling berbagi kekuatan antar sesama pesantren maupun dengan pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemerintah.
"Sebagai contoh, pondok pesantren yang memiliki kekuatan di bidang agribisnis bisa membagi ilmunya kepada pesantren lain yang membutuhkan," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika