REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan pekan ini hanya akal-akalan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Alasannya, Faisal melanjutkan, sejak awal proyek kereta cepat justru digawangi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, bukan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Secara terang-terangan, Faisal menuding adanya kepentingan terselubung dari Rini.

“Sebut saja Rini Soemarno. Ini apa hubungannya? Bagaimana dulu deal-nya? Oke bukan Pak Jonan? Kok yang ngurus kereta api enggak diajak? Kok yang ngurusin kereta api Menteri BUMN?” kata Faisal seusai memaparkan outlook kelistrikan di PLN Pusat, Jumat (22/1).

Tak hanya itu, Faisal juga menilai, BUMN memiliki kepentingan dengan investor kereta cepat, yakni Cina. Faisal menilai, ada kaitannya proyek puluhan triliun itu dengan pinjaman yang diberikan China Development Bank (CDB) kepada tiga bank BUMN: Mandiri, BNI, dan BRI.

“Apa kaitannya dengan pinjaman yang dikasih ke Mandiri, BNI, dan BRI yang masing-masing 1 miliar dolar AS. Ini hubungannya apa? Jadi, menurut saya, harus dibuka dan terang benderang supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya oleh para menterinya,” kata dia lagi.

Faisal juga mengatakan, meski sejak awal sumber pendanaan disebut tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), ujungnya tetap menggunakan APBN yang berasal dari penyertaan modal negara (PMN).

“Jadi akal-akalan, pemerintahnya membiayai BUMN lewat PMN. Jadi, APBN juga. Saya enggak suka kalau akal-akalan kayak gini. Jadi, perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno,” kata Faisal.

Baca juga, Pengamat Nilai Ada yang Salah dalam Pembangunan Kereta Cepat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika