REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI Angkatan Darat melaunching kontrak pengadaan barang dan jasa. Setelah sebelumnya, Transperacy Interonasional mencatat bahwa dunia militer Inodonesia rawan kasus korupsi.

Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal Mulyono mengatakan, pembukaan pembelian alutsista ini merupakan perintah presiden. 2016 ini merupakan salah satu tahun percepatan pembangunan, dan presiden ingin institusi semua bersih dan bebas dari korupsi. (Potensi Korupsi di Militer Ancam Kemanan Negara).

"Dengan program launching seperti ini kan nilainya berapa sudah kita sebutkan, dan secara kualitas juga akan kita kawal terus," kata Mulyono di Markas Besar Angkatan Darat, Jumat (22/1).

Mulyono menngatakan, untuk bisa memperketat pengawasan pembelian barang dan jasa ia juga akan menyeleksi semua program. Menurut dia, akan ada skala prioritas dalam kontrak yang ada. Setidaknya dari 664 prioritas akan ada 147 kontrak yang diprioritaskan pada awal tahun ini.

Untuk 2016 ini, nilai kontrak pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 8 triliun. Setelah inventarisir program, AD akan melakukan tahapan kedua apa yang harus dilakukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika