REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar akan digelar mulai Sabtu (23/1) besok. Dalam Rapimnas ini sejumlah agenda akan dibahas antara pengurus DPP dengan DPD Tingkat I dan organisasi sayap partai Golkar.
Ketua Steering Committe (OC) Rapimnas, Freddy Latumahina mengatakan Rapimnas akan membahas beberapa persoalan penting, salah satunya adalah Pilkada. "Dalam konsolidasi kita ingin rapimnas mengevaluasi seluruh aktifitas kemenangan di pilkada 2015," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/1).
Seluruh capaian Pilkada partai berlambang pohon beringin itu akan dievaluasi. Hasil evaluasi ini untuk menyiapkan kader menghadapi pertarungan Pilkada di tahun 2017 nanti. Selain itu, pembahasan soal Pilkada juga terkait rencana untuk memunculkan kader-kader Golkar yang akan diusung di Pilkada serentak.
Freddy menambahkan, Rapimnas Golkar juga akan membahas soal penataan kembali hubungan antara Golkar dan pemerintah. Golkar akan memelajari kembali pola hubungan Golkar yang selama ini terbentuk dari masa ke masa.
Sebab, dalam rekomendasi yang dihasilkan di rapat konsultasi nasional di Bali, salah satu keputusannya adalah merekomendasikan agar DPP mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini untuk menopang stabilitas pemerintah.
Lalu, Rapimnas Golkar juga akan membahas soal penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia. Yaitu, dengan mengamandemen UUD 1945. Menurut Freddy, Golkar memahami kebutuhan untuk menata sistem ketatanegaraan dengan amandemen kelima UUD 1945.
"Kalau bicara amandemen, kita bicara soal fungsi MPR. Apakah itu menata sistem ketatanegaraan dan sistem negara," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika