REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Sebanyak 291 mantan anggota Gafatar yang sebelumnya ditampung di Bekangdam XII Tanjungpura, mulai dipulangkan ke daerah masing-masing. Ratusan mantan anggota Gafatar itu dipulangkan menggunakan KRI Gilimanuk.
"Untuk pagi ini ada sekitar 291 orang anggota eks Gafatar yang semula tinggal di Mempawah dan kita tampung di Bekangdam yang dipulangkan dengan jalur laut menggunakan kapal Gilimanuk. Ini merupakan keberangkatan pertama yang menggunakan KRI, masih ada lagi proses berikutnya sampai semua eks anggota Gafatar ini di pulangkan," kata Kapendam XII Tanjungpura Kolonel TNI Mukhlis di Pontianak, Sabtu (23/1).
Dia menjelaskan, tadi malam juga sudah dilakukan proses pemulangan 959 eks anggota Gafatar dengan lima penerbangan. Meski sempat terjadi penolakan, namun mereka tetap dipaksa untuk diangkut dan dipulangkan.
"Untuk pemulangan berikutnya, masih menunggu kedatangan dua kapal KRI lainnya yang dijadwalkan tiba hari ini. Kemungkinan besok mereka akan kembali dipulangkan dengan menggunakan kapal," ucap dia.
Sementara untuk penggunaan pesawat, pihaknya juga masih menunggu informasi selanjutnya. Sedangkan untuk pemulangan dengan kapal, TNI AL mengerahkan tiga kapal perang yaitu KRI Teluk Gilimanuk, KRI Teluk Bone dan KRI Teluk Banten.
Kementerian Sosial akan berusaha untuk mempercepat proses pemulangan eks anggota Gafatar dari Kalimantan Barat (Kalbar) ke daerah mereka masing-masing, dengan menggunakan moda kapal dan pesawat. "Karena jumlah mereka cukup banyak, lebih dari 3000 orang, sebagian dari mereka akan menggunakan Kapal Republik Indonesia yang jumlahnya ada tiga dan kemungkinan sebagiannya lagi akan menggunakan pesawat," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa di Pontianak.
Khofifah menambahkan, untuk pemulangan eks-Gafatar tersebut pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan berbagi. "Kita sudah koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Barat, untuk pemulangan lewat sembilan penerbangan ini ditanggung oleh Pemprov Kalbar," katanya.
Untuk pemulangan tersebut, Pemprov Kalimantan Barat menganggarkan Rp 5 miliar. Selebihnya untuk pemulangan selanjutnya akan ditanggung oleh pemerintah provinsi yang akan menerima mereka di daerah masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika