REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pidato politik Ketua Umum Golkar hasil munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan partai berlambang pohon beringin itu mereposisi dirinya dengan merapat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ical menegaskan bahwa rapat pimpinan nasional (rapimnas) tahun 2016 ini harus memutuskan agar Golkar menata ulang hubungan dengan pemerintah.

PascaRapimnas, Golkar tak akan lagi menjadi partai oposisi seperti yang selama ini diperankannya lewat Koalisi Merah Putih (KMP). Pidato Ical mengindikasikan akan ada posisi terhadap partai yang saat ini mengalami konflik internal akibat dua munas.

"Sebagai partai politik, kita tidak lahir sebagai oposisi. Doktrin kita berbeda dengan partai lain, kekuatan kita mengelola kekuasaan, bukan melawan," ujar Ical dalam pidatonya di pembukaan rapimnas Golkar, Sabtu (23/1).

Ical mengungkapkan alasannya lagi Golkar harus memutuskan untuk menata ulang posisi. Yaitu, posisi yang berhubungan dengan pemerintahan Jokowi. Ical mengatakan, doktrin di partai Golkar adalah membangun.

Sesuai dengan semangat Golkar Karya Kekaryaan. Golkar jago membangun, tapi rikuh dengan perseteruan. Selain itu, kalau Golkar berada di pemerintahan, kader-kader terbaik partai dapat berpartisipasi melahirkan kebijakan yang progresif. Bahkan sebelum kebijakan itu diluncurkan secara resmi oleh pemerintah.

Namun, Ical menegaskan sikap untuk mereposisi diri di hadapan kekuasaan ini bukan sebagai sikap menjilat ludah sendiri. Namun ini demi tujuan besar bangsa dan negara.

"Bukan berarti kita menjilat ludah sendiri. Kekuasaan harus memiliki tujuan, dan tujuan Golkar adalah Indonesia sejahtera," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika