Sabtu 23 Jan 2016 23:24 WIB

Kubu Agung Diminta Ikuti Keputusan Rapimnas Soal Munaslub Golkar

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kedua kanan); Presiden ke-3 RI yang juga sesepuh Partai Golkar B.J. Habibie (tengah); Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (kiri); Menko Polhukam, Luhut Panjaitan (kanan); dan Menkumham, Yaso
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kedua kanan); Presiden ke-3 RI yang juga sesepuh Partai Golkar B.J. Habibie (tengah); Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (kiri); Menko Polhukam, Luhut Panjaitan (kanan); dan Menkumham, Yaso

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengimbau Partai Golkar kubu Agung Laksono mengikuti Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mungkin disepakati melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) kubu Aburizal Bakrie.

"Jika peserta Rapimnas mendorong Munaslub sesuai AD/ART maka saya kira ini jalan terbaik. Saya mengimbau teman-teman kubu Pak Agung Laksono supaya bersama-sama mari bersatu kembali," ujar Yasona seusai menghadiri Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (23/1) malam.

Yasonna menilai jika nanti Munaslub dilaksanakan maka di situlah kesempatan seluruh pihak duduk bersama menyelesaikan persoalan sehingga Partai Golkar menghasilkan keputusan terbaik ke depan yang sesuai dengan AD/ART.

Selain Yasona, perwakilan pemerintah yang hadir dalam Rapimnas itu yakni Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan kehadiran dirinya beserta Yasonna Laoly di Rapimnas Partai Golkar sesuai dengan arahan Presiden untuk mendorong agar Partai Golkar menyelesaikan masalah-masalah internalnya.

Dengan pelaksanaan Rapimnas itu pemerintah berharap akan ada langkah-langkah dari Partai Golkar untuk menyelesaikan masalah internalnya. "Kami sangat mendambakan pertikaian internal dapat diselesaikan sehingga Pilkada 2017 akan lebih baik lagi," ujar Luhut.

Sementara itu Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi sudah menunjuk Tim Transisi yang diketuai Jusuf Kalla untuk menyelenggarakan Munas Bersama. Amanat Mahkamah Partai Golkar yaitu Munas Bersama harus diselenggarakan melalui koordinasi Tim Transisi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement