Senin 25 Jan 2016 18:15 WIB

Pemerintah Bangun 24 Pelabuhan Dukung Poros Maritim

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja meninjau aktivitas pengangkutan melalui Tol Laut di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (11/12).
Foto: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja meninjau aktivitas pengangkutan melalui Tol Laut di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (11/12).

REPUBLIKA.CO.ID,KENDARI -- Pemerintah Pusat tahun ini akan membangun 24 pelabuhan nasional untuk mendukung Poros Maritim yang menjadi jalur dari tol laut yang menghubungkan Indonesia Barat dan Kawasan Timur Indonesia.

Hal itu disampaikan Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Endah Murniningtyas saat berbicara pada Seminar Nasional Ekonimi Kemaritiman di Wangiwangi, ibukota Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Senin.

"Poros Maritim yang akan menjadi jalur lintasan tol laut hanya bisa berfungsi optimal bila didukung dengan sejumlah pelabuhan nasional yang akan menjadi titik persinggahan kapal-kapal yang melawati jalur tol laut," katanya.

Menurut dia, sebanyak 24 pelabuhan nasional yang akan dibangun tersebut sebagian besar berlokasi di wilayah kawasan Indonesia Timur, termasuk di Sultra.

Pelabuhan-pelabuhan nasional tersebut kata dia akan berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang yang diangkut dengan kapal-kapal yang melewati jalur tol laut.

"Agar pelabuhan nasional ini bisa menjadi tempat menaikan dan menurunkan barang, maka pemerintah daerah perlu mendukungnya dengan membangun pelabuhan rakyat dan angkutan kapal-kapal rakyat yang akan mengakut barang dari sentra produksi ke pelabuhan nasional," katanya.

Menurut dia, jika pembangunan pelabuhan nasional dan pelabuhan rakyat telah selesai dan berfungsi normal, maka disparitas harga barang antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia timur bisa ditekan, bahkan dihilangkan.

Tingginya disparitas harga antara kawasan Barat dan Timur Indonesia kata dia dipicu oleh tingginya biaya angkutan barang akibat kapal yang mengakut barang dari Barat ke Timur setelah kembali dalam keadaan kosong.

"Kalau kapal yang membawa barang ke kawasan Timur kembali dengan membawa barang komoditas lagi ke kawasan Barat, maka biaya angkutan bisa ditekan," katanya.

Dengan begitu ujarnya maka harga barang antara kawasan Barat dan di kawasan Timur akan menjadi relatif sama.

sumber : antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement