REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono mempertanyakan keinginan kubu Aburizal Bakrie memperkuat atau memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan (wantim) yang dibahas melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2016.
"Buat apa memperkuat kewenangan Dewan Pertimbangan, seperti zaman apa saja," ujar Agung Laksono dijumpai sesuai Rapat Konsolidasi dengan DPD I Golkar se-Indonesia dan Dewan Pertimbangan di kediamannya, di Jakarta, Senin (25/1).
Agung mengatakan semestinya kubu Aburizal berupaya bagaimana caranya memperkuat kaderisasi, persatuan pengurus pusat dan daerah serta bagaimana agar konsisten menjalankan idoleologi partai.
"Kalau mau memperkuat ya perkuat lah itu, bukan kewenangan Dewan Pertimbangan. Harus jujur menjalankan kepentingan partai bukan kepentingan pribadi atau bisnisnya," kata Agung Laksono.
Diberitakan sebelumnya, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar kubu Aburizal Bakrie mewacanakan untuk memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar periode mendatang.
"Memang ada wacana perluasan kewenangan Dewan Pertimbangan dari obrolan teman-teman DPD Golkar," kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya di arena Rapimnas Golkar, di Jakarta, Senin.
Tantowi menjelaskan bentuk perluasan wewenang Dewan Pertimbangan Golkar akan dibahas oleh peserta Rapimnas. Namun dia menekankan upaya memperluas kewenangan itu tidak terkait peluang Aburizal Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan.
Bagi Tantowi alasan memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar agar pengambilan keputusan ke depan menjadi lebih mudah. "Jadi wantim akan punya wewenang lebih dalam mengambil keputusan," terang dia.
Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie sendiri telah menyatakan harapannya atas diselenggarakannya Munas Luar Biasa Partai Golkar tahun 2016 ini. Aburizal mengaku tidak akan mempertahankan jabatannya selaku ketua umum pada ajang Munaslub itu, dia justru menyebut peluang dirinya didaulat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan oleh peserta Munaslub nantinya.