REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah mengadakan rapat tentang penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan Senin (25/1)
Kegiatan ini merupakan implementasi dari Putusan MK September 2015 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sudah dapat mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama DPR dan pemerintah.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Prolegnas 2016 sekaligus Pimpinan Baleg DPR RI, Firman Soebagyo, dihasilkan keputusan penetapan 40 RUU Prioritas Prolegnas 2016, 3 diantaranya merupakan RUU inisiatif dari DPD RI.
Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua PPUU DPD RI, Muhammad Afnan Hadikusumo, mengapresiasi DPR dan Pemerintah yang telah bekerjasama dengan baik sehingga dapat mengakomodir 3 RUU inisiatif DPD RI ke dalam Prolegnas 2016.
"Dalam pembahasan Prolegnas 2016, kami mengapresiasi kerjasama yang baik oleh DPR dan Pemerintah sehingga 3 RUU inisiatif DPD RI dapat masuk ke dalam 40 RUU Prioritas Prolegnas 2016," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id.
Dijelaskan lebih lanjut, ketiga RUU inisiatif DPD RI tersebut yaitu RUU Wawasan Nusantara, RUU Ekonomi Kreatif dan RUU mengenai Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang akan digabungkan dengan RUU Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sementara itu Carles Simaremare, yang merupakan Senator Provinsi Papua mengemukakan bahwa RUU lain yang harus dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam RUU Prioritas Prolegnas 2016 adalah Revisi RUU mengenai Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
"Masuknya RUU mengenai otsus Papua pada Prolegnas 2016 merupakan hal yang memiliki urgensi yang besar karena terkait dengan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat Papua," tegasnya.
Rapat ini menghasilkan keputusan untuk menetapkan 40 RUU prioritas yang masuk dalam Prolegnas 2016 dan 32 RUU usulan perubahan Hadir dalam rapat tersebut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly; Pimpinan PPUU, Muhammad Afnan Hadikusumo beserta Perwakilan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Prolegnas 2016 sekaligus Pimpinan Baleg DPR RI, Firman Soebagyo beserta Anggota DPR RI lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika