REPUBLIKA.CO.ID,  Upaya untuk membuka diskusi tentang pengakuan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) diduga tak terlepas dari dukungan pihak luar. Mereka gencar menyosialisasikan hak-hak LGBT di Asia, terutama Asia Tenggara.

Pada tahun lalu saja di Thailand, Kedutaan Swedia, Kedutaan Amerika Serikat, dan Badan Pembangunan PBB (UNDP) meluncurkan dana sebesar 8 juta dolar AS untuk membantu proyek kesamaan hak para LGBT Asia Tenggara di Bangkok.

UNDP juga mendukung agar membuka ruang dialog tentang hak-hak LGBT di Indonesia. Apalagi, Indonesia masuk dalam daftar negara yang menolak hak-hak LGBT pada 2008 di Majelis Umum PBB.

Sebetulnya, sejak didirikan pada 1945, PBB tidak terlalu mendiskusikan tentang hak-hak LGBT. Baru pada 2008, Prancis dan Belanda yang didukung Uni Eropa menggelontorkan isu dukungan bagi hak-hak LGBT di Majelis Umum PBB.

Pada Oktober lalu, Sekjen PBB Ban Ki-moon bersumpah untuk menggencarkan hak-hak LGBT. Kendati ia mengakui, hingga kini belum berhasil mendorong kesamaan hak tersebut karena mendapat penentangan.

"Umumnya saya belum berhasil," ujar Ban pada sesi khusus Majelis Umum PBB.

Pada tahun ini, upaya mendorong isu-isu keberagaman gender diduga masih akan terus digencarkan. Apalagi, AS pada tahun lalu telah masuk dalam daftar negara yang mengesahkan pernikahan sesama jenis.

Baca juga, Hancur Hidup Saya Karena Lesbi?

Ikuti Whatsapp Channel Republika