REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan menentukan, apakah pemanfaatan lapangan gas Blok Masela dengan kilang darat atau di terapung laut. Menteri Koordiantor Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, pemanfaatan lapangan gas Blok Masela harus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur.

Terkait masalah ini, Presiden memberi arahan agar pemanfaatan gas bumi tidak hanya dijadikan sumber pemasukan dalam bentuk devisa. Gas juga harus dilihat sebagai sarana penggerak ekonomi, baik secara nasional maupun, terutama di daerah sekitar lokasi ladang gas.

"Saya yakin pemanfaatan ladang gas abadi Masela akan memperhatikan dampaknya pada pembangunan ekonomi kawasan Indonesia Timur, khususnya Maluku dan sekitarnya. Ia juga harus mampu memberi multiplier effect seluas-luasnya, baik dalam hal penyerapan tenaga kerja, penyerapan tingkat kandungan lokal, transfer teknologi, maupun pembangunan industri petrokimia dan lainnya," kata Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (26/1).

Rizal menjelaskan, perbincangan seputar Blok Masela memang nyaris tidak bisa lepas dari hitung-hitungan biaya teknis pembangunan kilangnya. Terlebih lagi ada usaha-usaha sementara pihak yang menggiring opini, seolah-olah biaya kilang floating lebih murah daripada kilang darat.

Pihak-pihak itu dengan segala sumber daya yang dimiliki, kata dia, menyatakan bahwa biaya pembangunan kilang apung ‘hanya’ 14,8 miliar dolar AS. Sementara itu, biaya untuk pembangunan kilang darat mencapai 19,3 miliar dolar AS.

Namun, kata dia, teknologi kilang apung hingga kini belum terbukti. Di dunia baru satu proyek pembangunannya, yaitu kilang apung Prelude, Australia, itu pun dengan kapasitas hanya 3,6 juta ton per tahun.

"Jumlah ini jauh lebih kecil daripada Masela yang mencapai 7,5 juta ton per tahun. Mereka berusaha menimbulkan kesan biaya pembangunan kilang apung lebih murah dari yang sebenarnya,"katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika