REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bekas ketua umum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Mahful Tumanurung mengaku keberatan dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Gafatar sesat. Dia menilai, MUI bukanlah lembaga yang berwenang memberikan status sesat bagi organisasi tertentu.

Lebih jauh Mahful memandang, MUI setara dengan organisasi-organisasi lainnya, termasuk Gafatar. Karena itu, menurut dia, fatwa sesat MUI terhadap Gafatar terkesan mendiskreditkan ajaran tertentu.

“MUI adalah sebuah ormas juga kok, yang profesional. Profesi keulamaan. Kami ormas juga. Sesama ormas, saya kira, tidaklah pantas untuk sesat menyesatkan,” kata Mahful Tumanurung saat jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Selasa (26/1). (MUI Nilai Gafatar Berbahaya Bagi NKRI).

Lulusan salah satu kampus di Ciputat itu juga menegaskan, Gafatar lebih memilih Ahmad Musaddeq ketimbang MUI sebagai insipirasi ajaran. Moshaddeq merupakan mantan pemimpin Al Qiyadah Al Islamiyah, yang sempat terbelit kasus penistaan agama beberapa waktu silam. (Mantan Ketum Gafatar: Kami Sudah Keluar dari Islam).

“Hanya kami mengambil beliau (Ahmad Moshaddeq) sebagai narasumber. Kan tidak salah, kalau kami lebih percaya pada keterangan-keterangan yang logis, yang berdasar (dari Moshaddeq). Daripada orang-orang yang berceramah, tanpa dasar, bahkan berkhayal pada sesuatu yang abstrak,” kata dia.

Meski begitu, Mahful menjelaskan, Ahmad Moshaddeq tak termasuk dalam 52 badan pendiri Gafatar. Secara administratif, Gafatar memiliki akta pendirian notariat tertanggal 14 Agustus 2011. Pada kongres pertama dalam tahun yang sama, Mahful terpilih menjadi ketua umum. (MUI Minta Eks Anggota Gafatar Tobat).

“Beliau (Ahmad Moshaddeq) narasumber spiritual kami. Apakah salah kalau kami memilih beliau karena beliau kami percaya? Kami tidak percaya kepada Majelis Ulama (MUI),” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika