REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Tim Pengawas Intelijen sudah dibentuk dan disahkan oleh DPR. Tim ini akan mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Secara khusus, Tim Pengawas Intelijen memiliki hak untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh intelijen. Namun, tetap dalam koridor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011.

Pengamat Intelijen, Wawan Purwanto mengatakan, Tim Pengawas Intelijen akan lebih fokus pada pengawasan untuk kinerja intelijen apakah sesuai dengan visi dan misinya.

(Baca: Komisi 1 Sebut Tim Pengawas Intelijen Amanat UU).

Selain itu, tim yang banyak diisi oleh anggota komisi I DPR RI ini akan menitikberatkan pada pelanggaran yang dilakukan oleh intelijen. Baik secara kelembagaan maupun secara personal atau individual. Yaitu pelanggaran kode etik maupun sumpah intelijen.

Kalau memang Tim Pengawas memperoleh temuan seperti pelanggaran, tim dapat memberikan rekomendasi pada institusi DPR secara resmi. “Dari rekomendasi ke DPR ini, bisa berimbas pada persoalan anggaran dan hak-hak yang dimiliki DPR seperti hak bertanya, interpelasi dan hak-hak DPR lainnya,” ujar Wawan pada Republika.co.id, Selasa (26/1).

Dengan rekomendasi Tim Pengawas Intelijen itu, akan berdampak pada tubuh intelijen sendiri. Namun, imbuh Wawan, seharusnya antara Tim Pengawas Intelijen dengan lembaga intelijen sendiri harus bersifat seperti mitra. Yang paling utama dari keberadaan tim ini adalah untuk menciptakan keselarasan fungsi intelijen. Baik soal akuntabilitas maupun transparansi.

Keduanya harus saling berkomunikasi batasan mana yang boleh dan tidak boleh. Sebab, meskipun transparansi dikedepankan, lembaga intelijen harus tetap menyimpan rahasia negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika