REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Selasa (27/1) mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB berlanjutnya pembangunan permukiman Israel adalah penghinaan bagi rakyat Palestina dan masyarakat internasional.
"Saya sangat terganggu oleh laporan (pada Selasa) bahwa Pemerintah Israel telah menyetujui rencana untuk membangun lebih dari 150 rumah baru di permukiman ilegal di Wilayah Pendudukan Tepi Barat," kata Ban, sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu pagi. "Tindakan provokatif ini bisa menambah pertumbuhan pemukim, meningkatkan ketegangan dan merusaka setiap prospek bagi jalan politik."
Ban juga mengutuk kerusuhan baru-baru ini oleh orang Palestina, termasuk serangan dengan menggunakan pisau terhadap warga Yahudi. Namun, ia mengatakan langkah pengamanan saja tak bisa mengatasi masalah. "Mereka tak bisa menangani rasa keterkucilan dan kekecewaan yang menyelimuti sebagian orang Palestina --terutama generasi muda," katanya.
Ban berbicara selama debat terbuka Dewan Keamanan mengenai Timur Tengah dan Palestina. Samantha Power, Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB, mengatakan Amerika Serikat juga sangat prihatin dengan permukiman yang dibangunan belum lama ini oleh penguasa Israel.
"Amerika Serikat dengan keras menentang pembangunan permukiman, termasuk beberapa langkah yang dilancarkan Israel bulan ini. Kami sangat prihatin dengan laporan mengenai pengumuman tentang lebih dari 370 acre lahan di Lembah Jordan di Tepi Barat sebagai tanah negara," kata Samantha Power.
Wanita pejabat tersebut menambahkan pendudukan tak boleh menjadi alasan bagi kekerasan oleh orang Palestina. "Biar saya jelaskan ... kegiatan permukiman sama sekali tak boleh jadi alasan bagi kekerasan," katanya.
Liu Jieyi, Wakil Tetap Cina untuk PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa masyarakat internasional mesti mendesak Palestina dan Israel melakukan tindakan segera untuk meredakan ketegangan.
"Sebagai satu pihak yang memiliki keunggulan, Israel mesti menjadi pemimpin dalam hal ini. Pada saat yang sama, keprihatinan keamanan yang sah semua negara di wilayah ini mesti diberi perhatian yang layak," katanya.
Utusan Cina tersebut juga menyeru masyarakat internasional agar melakukan "langkah yang lebih aktif" dan menghidupkan kembali proses perdamaian untuk menarik semua pihak ke meja perundingan.
Riyadh Al-Maliki, Menteri Luar Negeri Negara Palestina, mengatakan dalam pertemuan itu bahwa masalah Palestina adalah salah satu persoalan paling lama di dalam agenda PBB.
"Setiap hari yang berlalu dengan kegagalan (PBB) melaksanakan kewajiban di dalam Piagamnya berarti kematian makin banyak orang yang tak bersalah, lebih banyak kerusakan harta yang, kehidupan dan prospek bagi perdamaian, dan makin banyak kehilangan harapan, sehingga menimbulkan ancaman yang berlanjut bagi keamanan dan perdamaian internasional," kata Al-Maliki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika