REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam penanganan warga eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang saat ini sedang berjalan.
"Presiden menyampaikan ke menteri-menteri untuk menanganinya, para menteri agar berkoordinasi termasuk dengan pemerintah daerah," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1).
Ia menyebutkan keputusan untuk mentransmigrasikan eks-Gafatar ke Kalimantan hingga saat ini belum merupakan keputusan yang final. "Belum ada keputusan. Presiden sampaikan ke menteri terkait untuk menanganinya. Keputusan mentransmigrasikan belum final," tuturnya.
Ia menyebutkan pemerintah melalui instansi terkait seperti Kemensos dan Kemendagri sedang melakukan penanganan terhadap eks-Gafatar. Ia menyebutkan keputusan penanganan lanjutan eks-Gafatar harus memperhatikan berbagai faktor, terutama keselamatan warga.
Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menegaskan, eksanggota Gafatar yang ingin memilih untuk ikut program transmigrasi, syarat utamanya adalah keagamaan dan ke-Indonesiaan mereka harus benar-benar "clear" atau bersih dari unsur sesat.
"Jika ingin mengikuti program transmigrasi maka akan ditransmigskan secara formal, tapi dengan catatan sisi ke-Indonesiaan dan keagamaan mereka memang harus clear," kata Mensos di Jakarta, Senin (25/1)
Mensos mengatakan, saat ini proses identifikasi terus dilakukan terhadap eks-Gafatar yang sudah dipulangkan dan ditampung sementara di transito di daerah asal mereka.
"Saya baru dapat informasi dari Kepala Dinsos Jawa Timur dan sudah dilakukan identifikasi, ada di antara mereka yang memilih mengikuti program transmigrasi," ucap Mensos.
Dia mengatakan sejak pemulangan eksanggota Gafatar dari penampungan di Kalimantan Barat sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pemerintah menyiapkan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur sebagai wilayah transmigrasi karena di dua provinsi tersebut memang terdapat program transmigrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika