REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menganggarkan Rp 85 miliar untuk menanggulangi banjir. "Untuk tangulangi banjir, Bimasda menganggarkan Rp 85 miliar untuk 2016 ini,'' ujar Kepala Dinas Bimasda Pemkot Depok, Manto di Balaikota Depok, Rabu (27/1).
Menurut Manto, anggaran tersebut akan digunakan membangun turap dan perbaikan sungai bahkan jembatan. Pihaknya telah memantau 11 kecamatan yang ada di Depok untuk menekan potensi banjir dengan menormalisasikan sungai, setu dan turap. "Meminimalisasi potensi kebanjiran yang dilakukan adalah dengan cara membabat gulma di setiap setu, sungai, dan turap serta mengeruk kedalaman setu dengan alat berat," jelasnya.
Dia mengutarakan, normalisasi dilakukan selain untuk meminimalisir banjir di Depok juga untuk mencegah dampak banjir ke kota lain khususnya Jakarta. "Permasalahan banjir di Depok berdampak ke Jakarta karena setu yang ada di Depok belum semuanya dinormalisasi,'' ujar Manto.
Menurut Manto, guna menormalisasi 23 setu yang ada membutuhkan anggaran sekitar Rp 450 miliar. Itu pun anggaran seharusnya dikucurkan dari pemerintah pusat.
Dia mengatakan Bimasda sudah mengajukan anggaran untuk normalisasi ini tetapi belum juga direspons. "Saat ini kami berupaya menekan banjir dengan anggaran dari APBD, sehingga mencegah kebanjiran di Depok dan akibat air kiriman ke Jakarta menjadi tidak maksimal," katanya.