REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. DPR khawatir adanya penyimpangan dalam proyek tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPK. Masinton khawatir adanya mark up anggaran dalam proyek tersebut, sebab dibandingkan dengan proyek serupa di Iran, proyek di Indonesia ternyata lebih mahal.
"Padahal di Iran proyeknya serupa dan dibangun oleh kontraktor yang sama, namun harganya jauh lebih murah, padahal jarak tempuhnya lebih jauh dibandingkan proyek Jakarta-Bandung.
Ia melanjutkan, di Indonesia bisa saja presiden tak diberikan informasi yang utuh. Bila ada dugaan mark up, menurutnya, KPK harus mengawal seluruh proses pembangunan megaproyek tersebut.
Terkait permintaan Masinton, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku siap untuk melaksanakan pengawalan itu. Menurut dia, semua proses pengawalan tengah disusun dan akan diselesaikan pada Maret mendatang.
"Kami sedang selesaikan renstra mengenai infrastruktur yang besar. Proyek seperti itu akan masuk pemantuan kami, jangan khawatir," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika