REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Bawono Kumoro menilai berbaliknya sikap Partai Golkar dari sebelumnya merupakan partai oposisi menjadi partai pendukung pemerintahan, bukanlah hal yang aneh.

Sebab menurutnya memang sudah menjadi tabiat dari partai berlambang pohon beringin itu untuk terus berada dilingkaran penguasa. Partai Golkar juga bukan partai yang kuat menjadi oposisi.

"Prinsipnya, Golkar tidak ada istilah diluar pemerintah saat orde baru, ataupun sesudahnya," kata Kumoro kepada Republika.co.id, Rabu (26/1).

Ia menjelaskan sejak dilahirkan di era orde baru, Partai Golkar menjadi pendukung utama kepemimpinan Soeharto. Selanjutnya, Golkar tetap berada di barisan pendukung pemerintahan di era kepemimpinan Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri hingga SBY.

"Jadi jika kemudian setelah setahun kepemimpinan Jokowi-JK, Golkar berbalik arah dari oposisi menjadi pendukung pemerintahan tidak aneh. Terlepas ada atau tidaknya tawaran untuk mendapat jatah kursi di kabinet kerja. Tapi kemungkinan ada pembagian kursi kabinet untuk jatah Golkar," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Golkar resmi mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Deklarasi dukungan ini dibacakan saat acara penutupan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Golkar di Jakarta, Senin (25/1).

Deklarasi pernyataan sikap ini dibacakan Wakil Ketua Panitia Rapimnas, Yorrys Raweyai. "Mendukung dan bersama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla," ujar Yorrys saat membacakan deklarasi di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Dukungan Golkar ini sesuai dengan arahan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie saat pidato pembukaan rapimnas. Dalam pidatonya, Aburizal meminta ada reposisi Golkar untuk kembali menyesuaikan diri dengan doktrin partai beringin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika