REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Generasi Muda Partai Golkar menyatakan setuju Musyawarah Nasional Golkar mendatang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan penyelenggaraan Munas yang bersih dari kepentingan uang.
"Ide atau tawaran tentang masuknya KPK dan PPATK dalam proses munas nanti saya kira patut dipertimbangkan, sehingga munas bersih dan menghasilkan ketua umum yang betul-betul diharapkan publik," ujar anggota Generasi Muda Golkar Ace Hasan Sadzily dalam konferensi pers Generasi Muda Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/1).
Ide pelibatan KPK dan PPATK dalam penyelenggaraan Munas mendatang dilontarkan sejumlah kader Golkar, termasuk Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono.
Menurut Generasi Muda Golkar, meskipun tidak ada dalam aturan manapun bahwa KPK bisa ikut serta dalam munas Golkar, namun menurut dia hal itu bukan lah halangan. Sebab Presiden Jokowi juga pernah melibatkan KPK dalam menyeleksi para menterinya.
Anggota Generasi Muda Golkar lainnya Ahmad Doli Kurnia menyatakan Menkumham telah mengeluarkan SK mengesahkan Golkar kepengurusan Riau untuk menyelenggarakan Munas. Karena itu, kata Doli, dengan SK tersebut maka sudah sepatutnya seluruh kader Golkar menyambutnya dengan kembali ke rumah besar Golkar bersama-sama.
"Maka dari itu konferensi pers ini kami beri tema welcome home, kami mengajak seluruh kader kembali ke rumah kita bersama," jelas Doli.
Sementara itu kader muda Golkar Andi Sinulingga mengatakan dengan disahkannya kepengurusan Golkar hasil Munas Riau, maka tidak ada lagi pengelompokkan berdasarkan munas Jakarta dan Bali.
"Yang ada sekarang adalah kepengurusan Golkar hasil Munas Riau. Kami sendiri yang ada dalam konferensi pers ini merupakan fungsionaris DPP Golkar hasil munas Riau, sekarang semua kembali ke titik nol," jelas Andi Sinulingga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika