REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dua kubu partai Golkar sudah sepakat untuk menggelar munas luar biasa (munaslub) tahun ini. Munaslub ini diharapkan terlaksana secara aspiratif, demokratis, terbuka dan akuntabel. Salah satu indikasinya adalah terselenggaranya munaslub yang bersih dari politik uang oleh semua pihak. Generasi munas Partai Golkar menilai munaslub perlu menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya kira ide menciptakan munas bersih, akuntabel dengan masuknya KPK dalam proses munas patut dipertimbangkan,” ujar tokoh muda Golkar, Ace Hasan Sadzily di Jakarta, Jumat (29/1).

Ketua DPP Golkar hasil munas Ancol ini mengatakan kehadiran KPK dapat memastikan pelaksanaan munas berlangsung dengan clear dan bersih. Terlebih, dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), proses rekonsiliasi diharapkan berjalan secara demokratis. Hal itu juga menjadi pesan dari Mahkamah Partai Golkar (MPG).

“Kami mengundang lembaga-lembaga yang punya pikiran baik agar sukses penyelenggaraan munas ini,” kata Ace.

Dengan adanya perpanjangan masa usia kepengurusan hasil munas Riau selama 6 bulan, generasi muda meminta agar seluruh kader mendapatkan rehabilitasi. Posisi kepengurusan kembali ke titik nol sesuai hasil munas Riau tahun 2009. “Soal pemecatan kader segala sesuatu kembali ke titik nol, MPG mengatakan pemecatan harus direhabilitasi,” tegas Ace.

Ikuti Whatsapp Channel Republika