REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Generasi Muda Partai Golkar meminta dilakukan rehabilitasi terhadap kader-kader partai beringin yang dipecat pascadihidupkannya kembali kepengurusan Golkar hasil munas Riau oleh Menteri Hukum dan HAM.

"Karena munas Bali dan Ancol tidak disahkan, maka pemecatan kader dan segala sesuatunya dikembalikan di titik nol. Artinya, tidak ada pemecatan-pemecatan yang sudah terjadi," kata anggota Generasi Muda Golkar Ace Hasan Sadzily dalam konferensi pers Generasi Muda Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/1).

Ace mengatakan, kedua kubu yang berselisih di dalam Golkar juga telah menyatakan mendukung pemerintah. Karena itu, segala kebijakan yang diambil oleh dua kubu yang berselisih selama ini harus dianggap tidak berlaku lagi.

Kader muda Golkar lainnya, Ahmad Doli Kurnia, menekankan dengan dihidupkannya kembali kepengurusan Riau, penyelenggaraan munas dapat dilakukan bersama dengan mengikutsertakan dua kubu dalam pelaksanaannya.

Selain itu, dia juga meminta Tim Transisi yang diketuai Jusuf Kalla tetap memegang peran mengawal proses rekonsiliasi, mulai dari penentuan kepanitiaan munas sampai terselenggaranya munas yang aspiratif, demokratis, terbuka, dan akuntabel.

"Kami meminta Tim Transisi untuk juga mengawal legalitas kepesertaan munas sesuai semangat yang dimaksud dalam surat keputusan Menkumham," ujar Doli menjelaskan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah mengeluarkan surat keputusan untuk mengesahkan kembali kepengurusan Partai Golkar munas Riau. Langkah Menkumham ini untuk mengakomodasi legalitas penyelenggaraan munas yang akan segera diselenggarakan kedua kubu Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika