Senin 01 Feb 2016 13:35 WIB

Wagub Minta Pusat Perketat Peredaran Bahan Pengawet

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Winda Destiana Putri
Deddy Mizwar
Deddy Mizwar

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta pemerintah pusat lebih serius mengawasi pendistribusian bahan kimia berbahaya yang sering digunakan untuk makanan.

Hal ini penting, untuk menjamin kesehatan masyarakat dari ancaman bahan pengawet berbahaya.

Menurut Deddy, saat ini masih banyak ditemukan makanan yang mengandung pengawet berbahaya seperti borax dan formalin. Hal ini pun terlihat saat Deddy mengunjungi Pasar Pandanwangi, Maruyung, Kabupaten Bandung, Senin (1/2).

Deddy mengatakan, selain untuk mengetahui seberapa banyak makanan di masyarakat yang mengandung bahan berbahaya, kunjungannya ini pun sengaja dilakukan untuk mengetahui harga daging sapi dan ayam yang tengah mengalami peningkatan.

"Masih banyak bahan pengawet yang digunakan, untuk ikan, makanan. Ini harus diawasi, di pusat harus ada kebijakan," kata Deddy.

Deddy menilai, dengan banyaknya pasar yang menjual makanan di masyarakat, makanan berbahan pengawet bahaya ini  berpotensi besar dikonsumsi masyarakat. Ini, merupakan ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat.

"Faktor kesehatan. Kalau borax dan formalin enggak terkendali, masyarakat terancam. Jangan bicara kesejahteraan kalau tidak sehat," katanya.

Oleh karena itu, kata Deddy, persoalan ini harus segera diatasi sebaik mungkin. Menurutnya, mengatasi persoalan ini harus dimulai dari tingkat hulu dengan mengawasi peredaran sejak dari pabriknya.

"Saya kiri ini harus dari hulu. Pabriknya ada ini, bukan home industri. Ada pabrik, pedagang besar. Kontrolnya bagaimana? Ini dari pusat, menyeluruh," katanya.

Deddy pun meminta pedagang makanan agar lebih selektif dalam menjual ke masyarakat. Makanan yang mengandung bahan pengawet berbahaya jangan sampai dijualbelikan ke masyarakat.

"Kesadaran pedagang. Pedagang makanan jadi, jangan menjual kalau ada boraxnya," katanya.

Nantinya, kata dia, keuntung yang diperoleh pedagang jadi meragukan, halal atau haram. "Pedagang harus punya kesadaran. Preventif harus dari hulu, pemerintah pusat," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement