Senin 01 Feb 2016 18:08 WIB

BPS Peringati Pemerintah Mengenai Harga Beras

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Ilham
Pekerja sedang mengatur karungan beras di pasar induk, Jakarta, Rabu (30/12).    (Republika/Tahta Aidilla)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Pekerja sedang mengatur karungan beras di pasar induk, Jakarta, Rabu (30/12). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga beras yang masih melambung menjadi salah satu pemicu inflasi di Januari 2015 sebesar 0,51 persen. Bukan hanya beras medium, namun beras kualitas premium dan rendah pun ikut-ikutan naik.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin mengatakan, harga beras premium di Januari 2016 mencapai Rp 9.723 per kilogram. Nilai ini naik 0,62 persen dibandingkan Desember 2015 sebesar Rp 9.663,57 per kilogram. Untuk beras kualitas medium mencapai Rp 9.548,24 per kilogram atau naik 1,03 persen dibandingkan Desember 2015 yang sebesar Rp 9.450,66 per kilogram.

‎Sementara harga beras kualitas rendah di Januari 2016 mencapai Rp 9.280,39 per kilogram atau naik 0,84% dibandingkan Desember 2015 yang sebesar Rp 9.208,28 per kilogram.

Suryamin meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras ini. "Ini harus diperbaiki atau dijaga jangan sampai bulan depan terus naik. Selain itu distribusi beras juga diperbaiki karena ini yang membuat harga beras melambung," kata Suryamin dalam konferensi pers di kantor BPS, Senin (1/2).

Deputi Bidang Statistik Produksi, Adi Luwaksono menjelaskan, kenainkan harga beras dan beberapa komoditas pangan lain yang menyebabkan inflasi cukup tinggi bukan hanya karena minimnya pasokan dari produsen. Distribusi yang terlampau berbelit pun kerap membuat harga bahan pokok melonjak.

Adi memisalkan, untuk kota Jakarta yang tidak memiliki persawahan namun membutuhkan beras dalam jumlah besar, maka penjual eceran akan mendapatkan harga yang cukup tinggi ketika akan dijual kepada masyarakat. Sebab, sebelum sampai ke tangan ‎pengecer, beras ini harus melalui sejumlah agen atau sub agen yang sama-sama mencari uang.

"Pola distribusi perdagangan komoditi setiap produk maupun setiap daerah memiliki cara sangat bervariasi. Minimal dua hingga sembilan fungsi kelembagaan ‎sebelum terdistribusi sampai tangan masyarakat. Ini yang bisa bikin mahal juga," kata Adi.

Adi berharap pemerintah bisa menangani alur distribusi ini. Minimal memperbaiki agar alur distribusi ini tidak membuat harga semakin melambung.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement