REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Ade Komaruddin berharap Partai Golkar tidak meminta jatah menteri kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meskipun nantinya memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah.

"Kalau mau bergabung dengan pemerintah, sebaiknya Partai Golkar ikhlas lakukan itu untuk kemaslahatan rakyat Indonesia," katanya, Selasa (2/2).

Dia meyakini, semangat pengabdian kader Golkar kepada negara sangat tinggi sehingga tidak akan meminta-minta jatah menteri atau jabatan strategis di pemerintahan.

"Sekali lagi Golkar tidak akan seperti itu (minta jatah), kita bicara soal pengabdian Golkar," katanya.

Ade menilai, jalan pengabdian yang bisa dilakukan Golkar tidak hanya melalui kerja-kerja kadernya sebagai seorang menteri. Dia mengatakan, apa pun jalan yang diambil, yang penting bisa memaksimalkan berkarya untuk rakyat Indonesia.

"Memangnya Indonesia sukses kalau hanya menjadi menteri saja? Semua bidang bisa menjadi pengabdian untuk Indonesia," ujarnya.

(Baca juga: Ical-Agung akan Perebutkan Kursi Ketua Dewan Pertimbangan)

Sebelumnya, Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum hasil musyawarah nasional Bali Aburizal Bakrie resmi mendeklarasikan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pernyataan dukungan itu disampaikan dalam acara penutupan Rapimnas Golkar pada Senin (25/1).

Wakil Ketua Penyelenggara Rapimnas Golkar Yorrys Raweyai membacakan dukungan tersebut didampingi 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar, yang turut hadir dalam penutupan rapimnas.

"Berdasarkan keputusan rapimnas, mendukung dan bersama pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla bersama-sama membangun bangsa demi kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Yorrys.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menerima deklarasi yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar hasil munas Bali, Aburizal Bakrie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika