REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan semua pemerintah daerah (Pemda). Hal itu terkait penjemputan ribuan warga mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yang masih ditampung di sejumlah kota di Jawa dan Sulawesi.
Selain itu, ia meminta Pemda juga harus melakukan dialog dengan masyarakatnya, sehingga para eks Gafatar itu bisa diterima dan berinteraksi sosial lagi secara wajar.
"Pemda harus hadir menjemput warga (eks Gafatar). Arahannya, Pemda harus terlibat dalam pemulangan ini. Enggak mungkin (eks Gafatar) lama di penampungan. Mereka juga bukan pengungsi," katana usai rapat koodinasi (rakor) tingkat menteri di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Selasa (2/2).
Tjahjo mengakui, ada sejumlah resistensi dari masyarakat atau bahkan pemda sendiri tempat para eks Gafatar itu berasal. Namun, lanjut dia, kebanyakan mantan pengikut Gafatar merupakan korban, yang terbujuk iming-iming sehingga bersedia hijrah ke Kalimantan.
Karena itu, masyarakat diminta untuk menerima para eks Gafatar kembali. Di saat yang sama, para eks Gafatar juga dibina sehingga terbebas dari paham atau aliran sesat. Pembinaan tersebut diakui tak mudah, namun akan terus dilakukan dengan koordinasi dari Kementerian Agama (Kemenag).
"Sosialisasikan (warga eks Gafatar) ke masyarakat setempat. (Hijrahnya mereka) ini bisa karena tersesat, pengaruh hipnotis, atau karena sesuatu hal yang memang harus dibina," ucapnya.
Selain itu, dia melanjutkan, Kemendagri sudah mengeluarkan radiogram kepada semua bupati/walikota mengenai profil keberadaan ormas Gafatar. Dia meminta semua pemda untuk mencermati kemungkinan pecahan Gafatar atau potensi munculnya ormas-ormas yang sejalan dengan Gafatar di daerah masing-masing.
Hingga kini, ada sebanyak 5.764 warga eks Gafatar yang ditampung di sejumlah kota transit. Perinciannya, di Jakarta ada 3.004 orang eks Gafatar; di Semarang ada 1.752 eks Gafatar; di Surabaya, ada 727 eks Gafatar; sedangkan di Makassar ada 281 orang eks Gafatar.
Menteri Tjahjo menjelaskan, begitu para eks Gafatar masuk ke penampungan, dinas pendudukan dan pencatatan sipil mendata nama, tanggal lahir, serta daerah asal. Terkait keinginan sebagian eks Gafatar untuk ikut transmigrasi, menurut dia, hal itu akan dibahas selanjutnya dalam rapat kabinet. Namun, ia menilai opsi transmigrasi tak akan efektif. Sebab, warga eks Gafatar ditengarai akan tetap memegang keyakinannya yang eksklusif.
"Dengan transmigrasi sama saja membuat pola lama kalau eksklusif polanya. Gerakan ini cukup lama. Kemendagri sudah menolak mereka (Gafatar) berdasarkan fatwa MUI dan putusan Kejagung sudah ada. Arahnya (Gafatar) menyangkut bahaya NKRI dan bangsa," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika