REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI, Rofi Munawar meminta Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Lembong mengevaluasi Peraturan Mendag (Permendag) Nomor 25/M-DAG/Per/12/2015 tentang impor garam. Sebab, ia menilai, peraturan tersebut akan menghancurkan harga dan produksi garam lokal.
"Sehingga, dengan keluarnya regulasi ini, semakin melegitimasi impor pangan tidak bisa terhindarkan di tahun 2016," kata dia berdasarkan keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (2/2).
Menurut Rofi, keberadaan peraturan tersebut membuktikan belum ada kebijakan pemerintah yang secara serius meningkatkan kesejahteraan para petani garam.
Sebelumnya, Permendag nomor 125/M-DAG/Per/12/2015 secara efektif akan berlaku pada tanggal 1 April 2016. Peraturan tersebut merupakan pengganti Permendag nomor 88/M-DAG/PER/10/2015 tentang ketentuan Impor Garam.
Dalam peraturan terbaru ini, dijelaskan tidak ada kewajiban importir untuk menyerap garam rakyat. Kemudian, tidak ada ketentuan mengenai harga pembelian pemerintah (HPP). Serta, tidak ada ketentuan pembatasan waktu untuk impor garam.
Rofi menilai, jika tata niaga garam dibiarkan timpang, maka Indonesia tidak akan pernah mampu menjadi produsen garam yang unggul. "Sudah secara teknologi tertinggal, dalam pemberian insentif juga seringkali salah sasaran, ujarnya.
Menurut Rofi, jika dilihat secara jangka panjang, kebijakan Mendag akan meminggirkan peran petani dalam memenuhi kebutuhan konsumsi garam lokal. Sebab, tidak ada jaminan, importir akan menyerap garam lokal dengan harga yang pantas.
Rofi berharap, Mendag segera mengevaluasi regulasi dimaksud yaitu, dengan memverifikasi antara data konsumsi garam secara nasional dan kuota yang dibutuhkan. Menurutnya, kecukupan garam nasional, dapat menunjang industri olahan, seperti pengalengan makanan-minuman, pengolahan ikan, pengawetan makan, dan industri lainnya.
"Pemerintah perlu sadari pengolahan garam yang ada masih menggunakan teknologi sederhana yang bergantung kepada kondisi cuaca. Namun, seharusnya dilakukan pemberdayaan secara serius oleh pemerintah agar menghasilkan kualitas garam yang baik," ucap dia memaparkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika