REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dilibatkan untuk memastikan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar bebas dari praktik politik uang.

"Dalam pelaksanaan Munaslub saya kira tak hanya soal keterlibatan KPK namun juga melibatkan PPATK, serta LSM seperti ICW. Output penyelenggaraan Munaslub itu akan dapat meningkatkan dan menjaga kepercayaan publik," ujar Pangi, Rabu (3/2).

(Baca juga: Ical: Besok Rapat Perdana Pengurus Golkar Digelar)

Pangi mengatakan dengan melibatkan KPK Munaslub Golkar dapat menjadi contoh bagi kegiatan partai politik serupa yang terbukti selama ini rawan diliputi politik uang.

"Saya kira tidak hanya konteks Munaslub Golkar, keterlibatan KPK mengawasi dan mencegah potensi politik uang di setiap penyelenggaraan Munas atau Muktamar atau Kongres partai lain juga diperlukan," jelas Pangi.

Dia mengingatkan praktik politik uang dalam kegiatan partai politik menjadi sebab rusaknya sebuah partai.

"Dalam Munaslub Golkar semua kader harus merawat trayek Golkar berjalan sesuai dengan jalur-jalur yang benar. Dengan begitu Golkar tidak berkubang pada kejahatan kolektif," ujar dia.

Pangi pun mengusulkan agar diatur sebuah regulasi atau payung hukum yang memungkinkan kerja sama dengan KPK dalam munas partai politik bisa benar-benar terealisasi.

Secara teknis, kata dia, KPK dapat bekerja seperti biasa dengan melakukan aksi penyadapan hingga operasi tangkap tangan jika terjadi praktik politik uang di dalam Munaslub Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika