REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan penyerapan belanja infrastruktur dalam APBN 2016 secara optimal hingga mencapai 100 persen akan menyumbang 1,7 persen kepada realisasi pertumbuhan ekonomi 2016.

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki anggaran paling besar untuk infrastruktur harus terus mengebut sesuai janjinya," kata Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Sidqy LP Suyitno di Jakarta, Rabu (3/2).

Oleh karena itu, kata Sidqy, percepatan realisasi belanja infrastruktur pemerintah yang dianggarkan sekitar Rp 313 triliun menjadi kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Di sisi lain, kata Sidqy, sepanjang Januari 2016, Kementerian PUPR juga sudah melakukan lelang paket proyek mendekati target yang dicanangkan semula, seperti kesepakatan lelang untuk 644 paket proyek infrastruktur senilai Rp8,8 triliun pada 6 Januari 2016.

Kemudian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani infrastruktur sektor energi, juga merencanakan kontrak proyek senilai hampir Rp7 triliun pada Februari 2016.

"Memang idealnya masing-masing triwulan bisa terserap mendekati 25 persen dari total anggaran. Namun, dengan percepatan ini, efek pengganda (multiplier effect) bisa segera terasa," ucapnya.

Sidqy meyakini realisasi belanja pemerintah, terutama belanja infrastruktur akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada 2016. Optimalnya belanja infrastruktur, ujar dia, akan menggerakkan kontributor lain untuk pertumbuhan seperti investasi dan konsumsi masyarakat.

"Jika terus konsisten per triwulan pertama 2016, kita bisa saja di atas 5,0 persen," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika