REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar hasil Munas Riau memberikan pernyataan sikap dan saran terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar pada tahun ini. Munas ini diharapkan bisa menyelesaikan konflik internal di tubuh partai itu, antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono.
"Kami (Dewan Pertimbangan) kemarin malam (Selasa, 2/2) sudah melakukan pertemuan dan membicarakan perihal pelaksanaan Munas," kata Ketua Dewan Pertimbangan Golkar hasil Munas Riau Akbar Tandjung di Jakarta, Rabu (3/2).
Berdasarkan pembicaraan jajaran Dewan Pertimbangan Golkar menyepakati lima sikap terkait pelaksanaan Munas, antara lain, pertama guna mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 yang tahapannya akan dimulai sekitar bulan Juli tahun 2016, yang membutuhkan konsolidasi menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah melalui Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Maka Dewan Pertimbangan mendesak agar Munas diselenggarakan selambat-Iambatnya pada bulan Maret Tahun 2016, untuk selanjutnya diikuti Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota," jelasnya.
Kedua, mendesak DPP Partai Golkar untuk segera membentuk Kepanitiaan Munas yang dibentuk memenuhi unsur rekonsiliatif dan berkeadilan dengan cara melibatkan pihak-pihak yang bertikai, melalui mekanisme organisasi yang diatur di dalam AD/ART.
"Yaitu melalui Rapat Pleno yang dilakukan secara terbuka dan demokratis, dengan senantiasa memperhatikan aspirasi yang berkembang di dalam rapat," jelasnya.
Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan penyelesaian konflik dan penyatuan kembali Partai Golkar secara menyeluruh yang dicerminkan pada kepanitiaan dan kepesertaan Munas yang memenuhi unsur rekonsiliatif, maka Dewan Pertimbangan meminta DPP Partai Golkar untuk memulihkan dan mengembalikan status dan hak keanggotaan/kepengurusan seluruh kader Partai Golkar baik di pusat maupun daerah yang pernah dipecat sehingga suasana kebersamaan yang kondusif menuju Munas dapat tercipta.
"Terakhir, kami berkomitmen dan akan berperan aktif mencermati, mengikuti, dan mengawal seluruh proses pelaksanaan Munas mulai dari tahapan persiapan hinggga berlangsungnya Munas, agar berlangsung secara demokratis rekonsiliatif dan berkeadilan dengan tujuan mengakhiri konflik dan menyatukan kembali Partai Golkar untuk dapat bangkit kembali menjadi partai yang maju dan besar, dengan prestasi-prestasi yang dapat mengangkat harkat dan martabat partai serta diperhitungkan dalam kancah politik nasional," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika