REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor Dodi Achadiyat menyebutkan 10 persen data kependudukan warga Kota Bogor, Jawa Barat bermasalah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). "10 persen dokumen kependudukan warga Kota Bogor bermasalah dengan NIK," katanya di Bogor, Kamis (4/2).
Ia mengatakan, NIK bermasalah tersebut, contohnya ada warga yang belum memiliki NIK karena tidak pernah melakukan pelayanan dokumen kependudukan, sudah meninggal dunia, NIK ganda dan satu nomor induk miliki dua nama."Ada yang punya NIK tetapi ganda, ada satu nomor tapi dimiliki dua orang," katanya.
Menurutnya, NIK yang bermasalah ini mempengaruhi dokumentasi kependudukan Kota Bogor, terutama dalam penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama BPJS Kesehatan."NIK diperlukan untuk mendistribusikan KIS-PBI, karena tanpa NIK tidak bisa dilacak identitas kependudukan," katanya.
Ia mengatakan penduduk Kota Bogor tidak akan memiliki NIK kalau tidak mengurus dokumentasi kependudukan di Disdukcapil. Data dari perekaman terdapat 641.377 jiwa yang memiliki NIK dari 778.664 jiwa wajib KTP. "Hasil rekaman data kependudukan per Desember 2015, jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 984.060 jiwa, terdiri atas 501.165 orang laki-laki dan 482.895 orang perempuan," katanya.
Dodi mengatakan, pihaknya akan melakukan inventarisasi merekam data ulang kependudukan Kota Bogor agar semua warga yang wajib ber KTP sudah memiliki NIK. Ini dilakukan bersama Dinsosnakertrans pada Februari dan Juni.
Pada 2016 ini, ia mengatakan Disdukcapil Kota Bogor memiliki mobil layanan KTP keliling yang akan melayani di pusat-pusat keramaian seperti mal. Juga memperluas layanan dengan menyediakan akses layanan kependudukan di setiap kecamatan. "Kami mengajak masyarakat untuk melengkapi data kependudukannya, agar hal-hal yang berkaitan dengan bantuan pemerintah ini bisa tersalurkan kepada masyarakat secara tepat sasaran," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika