REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan data milik Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) terkait untuk mengurangi kemiskinan di Tanah Air.
"Harus ada satu jalur data, yang kemudian data itu di-share (dibagi) supaya jangan berbeda-beda data (antarlembaga), dan dapat digunakan tergantung kebutuhannya," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis (4/2).
Dengan adanya satu basis data, setiap lembaga terkait yang berperan dalam program pengurangan kemiskinan dapat menyamakan visi dan memiliki satu acuan.
"Dengan satu data ini otomatis BPS jadi sumber data, kemudian nanti dibagi ke Kementerian Sosial untuk bantuan sosial, juga ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk bantuan pengembangan ekonomi," ucap dia.
Kamis ini, Wapres menggelar rapat dengan sejumlah menteri guna membahas mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika