REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar akhirnya menggelar rapat pengurus harian pada Kamis (4/1). Ini merupakan rapat harian pertama sejak partai berlambang pohon beringin itu mengalami dualisme kepengurusan.
Rapat harian ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Golkar hasil munas Riau, Aburizal Bakrie (Ical). Rapat harian yang dihadiri pengurus harian munas Riau ini berlangsung secara terbuka di aula utama kantor DPP Partai Golkar Slipi.
Di deretan kursi paling depan, duduk Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham beserta Wakil Ketua Umum. Dua ketua umum Golkar dari dua versi, Ical dan Agung Laksono, duduk bersebelahan.
"Acaranya silaturahim dan mempererat cinta yang sudah bersemi," ujar Ical membuka rapat harian pengurus DPP Golkar, Kamis (4/1).
Rapat ini untuk merespons surat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang memperpanjang kepengurusan hasil munas Riau. Dalam surat perpanjangan Menkumham tersebut, Golkar diperintahkan untuk menggelar musyawarah nasional yang demokratis, konsolidatif, dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Ical kembali menegaskan tidak akan maju lagi menjadi calon ketua umum Golkar. Ical juga menceritakan drama yang terjadi saat rapat pimpinan nasional Golkar yang sebenarnya tidak menginginkan adanya munas. Namun, kata Ical, kalau munas dilakukan untuk mempersatukan Golkar dan demi kebaikan partai, harus dilakukan.
"Kita sudahi pertikaian dan mempererat persaudaraan untuk Partai Golkar," kata dia.
Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono juga tidak kalah mempertontonkan kemesraan barunya dengan Ical yang sempat menjadi rivalnya. Dia mengapresiasi sikap Ical yang sudah bersedia menggelar munas. Sikap itu sudah sejak awal diinginkan ketua umum Golkar hasil munas Ancol ini.
Agung juga mengaku tidak akan maju kembali menjadi calon ketua umum. "Soal beliau (Ical) tidak maju lagi, dan mengajak saya, sikap saya, saya kira sama," ujarnya.
Menurutnya, Golkar harus ada regenerasi. Agung juga meminta, mulai saat ini, tidak ada lagi pemecatan atas nama kisruh Partai Golkar. "Untuk itu, kita hentikan tindakan sanksi pemecatan pada pengurus di daerah, dan Bang Ical juga mengiyakan," kata Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika