REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar meminta pemerintah supaya mengikuti permintaan FIFA. Permintaan ini disampaikan setelah FIFA membalas surat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar segera bergabung dengan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI.
"Saya meminta agar persoalan sepak bola Indonesia ini dapat didudukkan secara jernih dan objektif," kata Agum kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/2).
Jika pemerintah masih enggan bergabung dengan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI, Agum mengatakan, hal tersebut akan menjadi malapetaka buat sepak bola Indonesia. Sebab, status sanksi FIFA terhadap PSSI sangat berpeluang untuk ditetapkan pada Kongres FIFA mendatang.
''Jika hal ini benar terjadi, mekanisme pencabutan sanksi pun harus dilakukan melalui kongres pula,'' ujarnya.
Berdasarkan jadwal, kongres FIFA ini akan berlangsung pada 26 Februari mendatang. Dengan demikian, Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI hanya memiliki sekitar 20 hari menjelang digelarnya kongres FIFA.
Sebelum kongres tersebut, akan digelar rapat Exco AFC di Kuala Lumpur pada 17 Februari nanti. Sebelum itu, Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI harus membuat laporan terlebih dulu.
Sementara itu, surat FIFA kepada Menpora itu tertanggal 2 Februari 2016. Surat tersebut ditujukan kepada Menpora Imam Nahrawi. Surat itu ditembuskan juga kepada federasi sepak bola Asia (AFC) dan federasi sepak bola Indonesia (PSSI). Surat tersebut sekaligus menjadi bentuk peringatan agar pemerintah segera bergabung dengan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI.