REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris menyayangkan pernyataaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin akan mengevaluasi posisi DPD dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB pada Februari mendatang.

Fahira sangat menyayangkan pernyataan seperti itu keluar dari mulut seorang ketua umum partai. Bahkan, ada opsi DPD mau dibubarkan. "Kalau beliau paham tata negara, harusnya DPD dikuatkan lewat amandemen UUD 1945 agar parlemen kuat, bukan malah dibubarkan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (4/2).

Menurut dia, pernyataan Muhaimin yang mengatakan hasil kerja DPD tidak signifikan bagi negara sangat tak berdasar. Walau dengan kewenangan yang tidak sebesar DPR, perjalanan DPD selama setahun lebih ini sudah banyak dirasakan rakyat di daerah.

Alangkah baiknya, kata Fahira, Mukernas PKB juga mengevaluasi keberadaan DPR dan partai politik yang selama 10 tahun belakangan ini dipersepsikan negatif oleh publik. Fahira mengatakan, hampir semua survei menempatkan DPR dan parpol sebagai institusi yang paling tidak dipercayai publik.

"Itu yang sering tertangkap KPK, siapa? Itu juga harus dievaluasi. Jadi jangan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan kelihatan,” sindir senator asal Jakarta ini. (Fahira: Harusnya DPD Dikuatkan, Bukan Dibubarkan).

Fahila mengatakan, DPD diminta maksimal, tetapi kewenangannya terbatas. Banyak pihak yang tidak rela kalau DPD setara dengan DPR karena akan mengancam banyak kepentingan. Buktinya, kata Fahira, inisiatif DPD mengamandemen UUD 1945 untuk penguatan DPD, penguatan sistem presidensial, dan penguatan sistem otonomi daerah selalu tidak didukung.

Dia berharap Mukernas PKB bisa bijak menyikapi persoalan evaluasi keberadaan DPD. Dia juga berharap, DPD diundang memaparkan capaian dan kinerjanya di depan forum Mukernas, sekaligus menguraikan ide-ide DPD untuk penguatan sistem ketetanegaraan Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika