REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menerjang Indonesia. ‎Bukan hanya di sektor minyak dan gas (Migas), industri otomotif dan padat karya pun mulai memperlihatkan adanya PHK.

Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) belum bisa menilai sebanyak apa perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang terdampak lambatnya perekonomian ini. Kepala ‎BPS Suryamin mengatakan, dampak dari pelemahan ekonomi memang pasti ada. Gelombang PHK pun dipastikan mampu membuat angka kemiskinan kembali bertambah. Namun berapa jumlah perusahaan maupun data pegawai yang di PHK, BPS belum bisa menghitung‎.

"Pasti berpengaruh karena mereka (pegawai) kan menghasilkan (uang) untuk membiayai keluarganya," ujar Suryamin di kantor BPS, Jumat (5/2).

Suryamin menjelaskan, PHK yang saat ini banyak diberitakan di media, sebagian besar dilakukan oleh perusahaan atau industri yang berada di level menengah. Untuk menutupi pemutusan kerja ini, industri kecil atau usaha mikro bisa menjadi solusi guna menggaet pegawai yang di PHK dari industri besar.

"Pemerintah kan tengah mendorong tumbuhnya usaha mikro dengan penyederhanaan dan sejumlah insentif, salah satunya kredit usaha rakyat (KUR)," lanjut Suryamin.

‎Suryamin menilai, penyerapan tenaga kerja oleh usaha mikro sebenarnya sangat besar dan bisa menyamai beberapa perusahaan besar yang tengah dirundung kesulitan ekonomi. Menurut dia, industri mikro di Indonesia mencapai 3,5 juta, sedangkan perusahaan besar baru sekitar 24 ribu.

"Nah kalo yang kecil-kecil gini bisa menyerap minimal tiga orang aja, artinya dah ada sembilan juta yang terserap. Nah ini yang pemerintah lagi dorong," papar Suryamin.

Dia menambahkan, dengan usaha pemerintah dalam mendorong peningkatan usaha mikro, maka ratusan pekerja yang terkena PHK ini bisa diserap oleh usaha mikro yang mampu bertahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika