REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemuka agama NU, dan Kyai-kyai NU agar membicarakan masalah terorisme, radikalisme, dan narkoba dalam khotbah-khotbahnya . Permintaan ini disampaikan secara khusus oleh Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Said Aqil Siradj, yang diundangnya datang ke Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2) siang.
“Terus saya jawab, NU sejak dulu Pak, NU sejak dulu diminta atau tidak diminta, kyai-kyai itu yang disampaikan,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj kepada wartawan seusai bertemu dengan Presiden Jokowi.
Menurut Said Aqil, untuk menghadapi paham-paham yang mengandung radikalisme, terorisme, dan narkoba itu, nantinya kyai-kyai NU akan menjadi narasumber pada media mainstream pemerintah seperti TVRI dan RRI.
“Kita, kyai-kyai ini juga diminta bicara di media mainstream pemerintah, apa itu TVRI, apa itu RRI, narasumbernya dari NU yang tidak diragukan lagi nasionalismenya,” kata Said.
Menanggapi banyaknya gerakan-gerakan yang mengajarkan paham-paham radikalisme ataupun Syiah dan Ahmadiyah, Ketua Umum PBNU itu mengatakan, bahwa hal ini sebetulnya bukan hal baru.
“Ini bukan barang baru, Cuma dulu tidak ada adu fisik atau bakar-bakar. Baru- baru saja belakangan ini,” imbuhnya.
Saat menerima dirinya itu, menurut Said, Presiden Jokowi secara langsung menugaskan Menko Polhukam dan Menteri Agama untuk mengatur peraturan tentang ajaran dan paham sesat dan radikalisme ini. Menurutnya, kondisi saat ini sudah sangat darurat. “Dengan kondisi yang darurat ini maka penanganannya harus ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Said mengingatkan, apa yang terjadi di Timur Tengah tidak mustahil terjadi pada kita. Karena sudah jelas tanda-tandanya. “Ini isu yang sensitif sekali,” tegasnya.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin itu, menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, tidak ada pembahasan politik selain membahas mengenai konflik Syiah di Jawa Timur, Gafatar, ajaran radikal dan terorisme serta narkoba.
